Evaluasi 100 Hari Kerja Bupati Cianjur: Panggung Janji, Realita Sunyi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur menyampaikan evaluasi kritis terhadap 100 hari kerja Bupati Cianjur yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam merealisasikan visi dan misi yang diusung. Kami menilai bahwa pendekatan yang diambil masih bersifat populis dan belum menyentuh akar permasalahan struktural di Kabupaten Cianjur.

FOKUS INFRASTRUKTUR: APA YANG SEBENARNYA TELAH DILAKUKAN?

Dalam beberapa pernyataan resmi, Bupati Cianjur menekankan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas 100 hari kerja. Namun, fakta di lapangan masih menunjukkan banyaknya infrastruktur yang tidak layak, terutama di wilayah perdesaan.

• Sejauh mana keseriusan Bupati dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur secara menyeluruh?

• Apa saja hasil nyata pembangunan infrastruktur yang sudah dicapai dalam 100 hari ini?

• Apakah pembangunan tersebut telah mempertimbangkan aspek pemerataan dan aksesibilitas bagi masyarakat di pelosok?

PENDIDIKAN & KESEHATAN: JAUH DARI MISI PELAYANAN YANG BERKUALITAS

Salah satu misi utama Bupati Cianjur adalah “Mewujudkan tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang mudah, adil, dan berkualitas.” Namun, realitas yang terjadi justru bertolak belakang.

Menurut data resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (22 April 2025), tercatat sebanyak 48.550 anak di Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

• Apa langkah konkret yang telah dilakukan Bupati untuk menangani angka ATS yang sangat tinggi ini?

• Apakah program-program pendidikan yang dijalankan sudah menjangkau wilayah tertinggal?

• Bagaimana kondisi pelayanan kesehatan dasar saat ini di puskesmas-puskesmas terpencil?

PROGRAM UNGGULAN “25 JUTA PER RT”: JANJI ATAU BEBAN?

Kami juga menyoroti pelaksanaan program unggulan 25 juta per RT yang menjadi janji populer Bupati Cianjur. Program ini perlu ditinjau secara kritis, terutama dari aspek sumber pendanaan dan mekanisme distribusinya.

• Dari mana sumber anggaran program 25 juta per RT ini? Apakah dari APBD atau sumber lain?

• Bagaimana mekanisme penyaluran, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya?

• Apakah program ini telah melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan dislokasi anggaran dan mengorbankan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan?

HMI Cianjur menilai bahwa:

• Tagline dan misi besar yang disampaikan Bupati belum tercermin dalam kerja nyata.

• 100 hari kerja seharusnya menjadi momentum awal yang kuat, bukan sekadar pencitraan atau janji populis.

• Kami menuntut adanya keterbukaan data (UU tentang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008), pelibatan masyarakat sipil, dan perbaikan tata kelola agar pembangunan di Cianjur benar-benar berdampak bagi rakyat.

Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan strategi dan penyelesaian masalah mendasar, HMI Cianjur siap menggalang kekuatan rakyat untuk mengawal dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Cianjur!