GUS DUR: PRESIDEN YANG MENENTANG BAYANG-BAYANG MILITERISME DAN DWI FUNGSI ABRI

Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, merupakan Presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Kepemimpinannya ditandai dengan berbagai upaya reformasi, salah satunya adalah menghapus peran Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang telah mengakar sejak era Orde Baru.

Dwi Fungsi ABRI dalam Sejarah Indonesia

Dwi Fungsi ABRI merupakan doktrin militer yang memberikan peran ganda kepada ABRI (sekarang TNI dan Polri), yakni sebagai alat pertahanan keamanan serta sebagai kekuatan sosial-politik. Doktrin ini mulai diterapkan sejak era Soeharto dan semakin menguat pada masa Orde Baru. Dengan doktrin ini, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara, tetapi juga aktif dalam pemerintahan, parlemen, dan bisnis. Akibatnya, militer menjadi institusi yang sangat kuat, dengan keterlibatan langsung dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Gus Dur dan Upaya Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Setelah reformasi 1998, tuntutan untuk menghapus Dwi Fungsi ABRI semakin menguat. Ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden, ia menyadari bahwa peran militer dalam politik harus dikurangi demi menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat. Beberapa langkah penting yang diambil oleh Gus Dur dalam mengurangi pengaruh militer di ranah sipil antara lain:

Pemisahan Polri dari TNISalah satu langkah awal Gus Dur adalah memisahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari TNI pada tahun 2000. Sebelumnya, Polri berada di bawah ABRI dan bertindak sebagai bagian dari kekuatan militer. Pemisahan ini bertujuan agar kepolisian menjadi institusi yang independen dan lebih fokus pada penegakan hukum sipil.

Penghapusan Fraksi ABRI di DPRPada era Orde Baru, militer memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa melalui pemilu. Gus Dur mendorong penghapusan fraksi militer di parlemen sebagai bagian dari upaya reformasi politik. Langkah ini secara perlahan mengurangi dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik.

Pencopotan Jenderal-Jenderal KunciGus Dur berani mengambil langkah tegas dengan mencopot beberapa jenderal yang masih memiliki pengaruh kuat dalam politik. Salah satunya adalah pencopotan Jenderal Wiranto dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Februari 2000. Keputusan ini menandai upaya Gus Dur dalam membersihkan pemerintahan dari unsur-unsur militer yang berpotensi menghambat reformasi.

Kontroversi dan Tantangan

Upaya Gus Dur dalam menghapus Dwi Fungsi ABRI tentu saja menimbulkan perlawanan dari kelompok militer dan elit politik yang merasa dirugikan. Ketegangan antara Gus Dur dan militer semakin meningkat ketika ia berupaya merombak struktur politik yang selama ini menguntungkan kelompok tertentu.

Selain menghadapi tantangan dari militer, Gus Dur juga mengalami tekanan dari parlemen, terutama dari partai-partai besar yang awalnya mendukungnya. Kebijakan-kebijakan Gus Dur yang sering kali dianggap kontroversial, seperti upayanya untuk membubarkan DPR dan MPR, semakin memperlemah posisinya di panggung politik.

Pelengseran Gus Dur

Puncak konflik terjadi pada tahun 2001, ketika MPR mengeluarkan memorandum terhadap Gus Dur dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. Meskipun tidak terbukti secara hukum, tuduhan ini menjadi alasan bagi parlemen untuk menurunkannya dari jabatan presiden.

Pada 23 Juli 2001, MPR secara resmi menggelar Sidang Istimewa yang berujung pada pemakzulan Gus Dur. Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, kemudian diangkat menjadi Presiden menggantikannya. Kejatuhan Gus Dur menandai berakhirnya salah satu era kepemimpinan yang berani dalam menghapus peran militer dalam politik.

Warisan Gus Dur dalam Reformasi Militer

Meskipun Gus Dur dilengserkan dari jabatannya, upayanya dalam menghapus Dwi Fungsi ABRI memberikan dampak jangka panjang bagi demokrasi Indonesia. Reformasi militer yang dimulainya terus berlanjut di era pemerintahan setelahnya, dengan semakin dikuranginya peran TNI dalam politik dan pemerintahan.

Gus Dur dikenang sebagai pemimpin yang berani menantang status quo dan membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara sipil dan militer di Indonesia. Warisannya dalam reformasi militer menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa ini.

Oleh : Admin Akivis Mahasiswa
(Rakyat yang Melawan)