HMI Badko Jawa Barat Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Menutup Sementara Tambang di Parung Panjang

Bandung, 1 Oktober 2025 – Polemik tambang di Parung Panjang setiap tahun menjadi sorotan publik karena menimbulkan keresahan masyarakat. Dampak yang muncul meliputi meningkatnya kecelakaan lalu lintas, pencemaran lingkungan, serta kerusakan infrastruktur jalan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat menilai bahwa kondisi tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan rakyat. Aktivitas pertambangan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan segelintir pihak, melainkan juga harus sejalan dengan upaya konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagai langkah tegas, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 yang berisi kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang.

M. Akbar Rizal, Kabid ESDM HMI Badko Jawa Barat, menyatakan:

“Kami menilai kebijakan ini tepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari keputusan ini terlihat bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, adalah pemimpin yang konsisten dan pro-rakyat. Namun, di balik kebijakan tersebut, kami menyoroti sikap Kepala Dinas ESDM Jawa Barat yang dinilai tidak etis dalam berkomunikasi kepada publik. Pernyataan yang keliru justru memperkeruh konflik antara masyarakat terdampak dan pelaku tambang. Karena itu, kami mendorong agar Gubernur memberikan teguran atau sanksi tegas kepada pejabat terkait, yang kami duga menjadi salah satu aktor di balik kisruh pertambangan di Jawa Barat.”

Sementara itu, Siti Nurhayati Barsasmy, Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat, menambahkan:

“Kebijakan Gubernur menutup sementara tambang Parung Panjang merupakan praksis kepemimpinan ekologis yang berpihak pada rakyat dan melampaui logika oportunitas. Sebaliknya, pernyataan Kadis ESDM yang meremehkan urgensi persoalan dengan klaim ‘berlaku tak lebih satu minggu’ menunjukkan banalitas birokrasi yang miskin visi transformatif. Kami mendukung penuh langkah Gubernur dan mendesak agar kebijakan ini tidak sekadar temporer, melainkan menjadi kerangka regulatif yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Lebih dari itu, seluruh aktivitas tambang ilegal yang merusak ekologi di Jawa Barat harus ditindak tegas tanpa kompromi demi menjaga hak rakyat atas ruang hidup yang sehat dan berkeadilan.”

Dengan demikian, HMI Badko Jawa Barat menyatakan sikap mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam menangani permasalahan tambang. Kami juga mengapresiasi komitmen beliau dalam mengawal konservasi energi serta keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat.

HMI Badko Jawa Barat
1 Oktober 2025